Mitos Piramida Setua Giza

Beberapa orang meyakini telah ditemukan sebuah piramida di kawasan Gunung Lalakon, Bandung, Jawa-Barat dan Gunung Saduhurip, Garut, Jawa-Barat. Penemuan itu dikaitkan dengan penemuan Atlantis yang hilang di Nusantara.

Pada Maret 2011, sekelompok mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) meminta izin untuk memeriksa tanah di Gunung Lalakon di Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Warga lantas mendapat informasi bahwa mahasiswa ITB itu melakukan penggalian di atas gunung. Tanah yang digali berbentuk persegi panjang ukuran 7x10 meter dengan kedalaman 7 meter. "Saat saya tanya kenapa kok digali, mereka bilang katanya di bawah gunung ini ada piramida yang besarnya lebih besar dibandingkan di Mesir," tutur Ketua RW 15 Zakir. Ada 15 orang warga yang diupah untuk menggali dengan honor Rp 100 ribu per hari.

Menurutnya setelah penggalian pada Maret lalu, warga heboh dengan adanya isu ada piramida dan juga bongkahan emas. Namun kini isu itu telah mereda. Warga lebih banyak yang tidak percaya dengan isu itu. Warga lebih memilih penggalian dihentikan dan ditutup daripada terjadi longsor yang akan membahayakan lingkungan sekitar.

Sedangkan bangunan berbentuk piramida di Desa Sadahurip dekat Wanaraja Garut, Jawa Barat diungkapkan tim katastropik purba. Dari temuan itu, ada fakta yang cukup mengagetkan. Dari hasil penelitian intensif dan uji karbon dipastikan bahwa umur bangunan yang terpendam dalam gunung tersebut lebih tua dari Piramida Giza.

“Dari beberapa gunung yang di dalamnya ada bangunan menyerupai piramid, setelah diteliti secara intensif dan uji karbon dating, dipastikan umurnya lebih tua dari Piramida Giza,” terang Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arief.

Baik piramida di Gunung Lalakon, Bandung, dan piramida di Desa Saduhurip, Garut, para peneliti arkeologi dan akademisi sepakat semua itu masih dugaan atau bahkan klaim sepihak. Masih banyak pembuktian yang harus ditempuh sebelum positif menyatakan itu piramida, apalagi dikatakan setua Giza yang dibangun jauh sebelum Masehi.

Konflik di Mesuji

Konflik warga tiga desa di Mesuji, Lampung, dengan polisi pada 10 November lalu diyakini merupakan buntut persoalan. Akar persoalan sebenarnya ada pada sengketa lahan antara warga di tiga desa itu, yakni Sritanjung, Kagungan Dalam, dan Nipah Kuning, dengan perusahaan sejak 1994. Pejabat Lampung Utara bersama PT Barat Selatan Makmur Investindo yang beroperasi di sana, dituding curang dalam membebaskan lahan warga.

Sebuah dokumen menunjukkan bahwa penerima ganti rugi di wilayah Kagungan Dalam, nomor urut 47 hingga 56 diisi pejabat Lampung Utara ketika itu. Nama Santori Hasan tertera di nomor 56. Dokumen itu tak bertanggal, tapi diperkirakan dibikin pada 1994-1996, ketika Santori masih menjabat Sekretaris Daerah Lampung Utara--ia ditunjuk menjadi Bupati Tulang Bawang pada 1997. Meski di urutan 56, Santori diduga menerima ganti rugi terbesar, yakni Rp 3,077 miliar, setelah melepas lahan seluas 2.897,985 hektare.

Di atas Santori, dari nomor 47 hingga 55, secara berturut-turut terdapat nama M. Syaifullah A., Mulki Adewie, Suhatman, Ismail Yazid, Mulyadi, Saleh Mulyono, Dahri Djayaputra, Maderoni, dan Sukarlan H.S. Berdasarkan penelusuran, M. Syaifullah A. atau M. Syaifullah Achry adalah Kepala Kantor Pertanahan Lampung Utara ketika itu. Saleh Mulyono menjabat Camat Mesuji. Maderoni adalah Kepala Desa Kagungan Dalam. Sedangkan Sukarlan H.S. menjabat Asisten I Sekretaris Wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Secara berturut-turut pula mereka masing-masing diduga menerima ganti rugi yang besarnya sama: Rp 181,6 juta. Duit itu mereka terima setelah melepas lahan yang luasnya persis sama pula, 171,035 hektare. Dijumlahkan dengan luas lahan yang dilepas Santori, luas lahan penerima ganti rugi nomor urut 47 hingga 56 mencapai 4.268,785 hektare.

Santori membantah pernah menerima duit dari pembebasan lahan itu. “Dana itu langsung disetor ke pemerintah daerah. Demi Allah, saya tidak pernah menerima dan tidak pernah tahu,” kata Santori, yang menjabat anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009. PT Barat Selatan lewat penasihatnya, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Ali Fathan, juga membantah ada kecurangan dalam pembebasan lahan.

Atlet Para Games : Fisik Tak Menghambat Prestasi

Meskipun glamor multievent ASEAN Paragames tidak sehebat SEA Games, namun atlet difabel Indonesia telah mengharumkan Merah Putih saat berlaga di ASEAN Paragames VI/2011,Solo,Jawa Tengah,15–20 Desember 2011. Itu dibuktikan atlet-atlet Merah Putih dengan menduduki runner-up setelah mengoleksi 113 medali emas,108 perak,dan 89 perunggu. Pencapaian itu merupakan terobosan meski belum berhasil menaklukkan dominasi Thailand yang tampil sebagai juara umum dengan membawa pulang 123 medali emas,96 perak,dan 73 perunggu. Prestasi itu patut disyukuri karena atletatlet Indonesia telah berjuang keras memberikan yang terbaik,termasuk atlet difabel Indonesia di ASEAN Paragames tahun ini.

Dalam kondisi serbake kurangan itu, tak menghambat semangat para alet untuk bertarung di medan laga. Hasilnya luar biasa, Indonesia meraih prestasi terbaik di ASEAN Paragames sejak digulirkan pertama kali di Kuala Lumpur, Malaysia,2001.Merah Putih sebelumnya bercokol di peringkat 4 ASEAN Paragames III/2005,Manila,Filipina,dengan perolehan 30 medali emas,26 perak,dan 20 perunggu. Peringkat 4 ASEAN Paragames IV/2008, Nakhon Ratchasima,Thailand,setelah mengumpulkan 33 medali emas,25 perak, dan 18 perunggu.Posisi sama diraih Indonesia saat berlaga di ASEAN Paragames V/2009, Kuala Lumpur,Malaysia,dengan torehan 29 medali emas,25 perak,19 perunggu. Jika mengacu hasil di ASEAN Paragames dua tahun lalu,pencapaian medali Indonesia saat ini melonjak hampir 400%.

Prestasi itu jelas mengundang apresiasi pemerintah dengan memberikan bonus senilai Rp50 juta kepada peraih emas,Rp20 juta untuk peraih perak,dan peraih perunggu Rp10 juta.Tidak ketinggalan para pelatih yang mengantarkan atletnya meraih emas diberi penghargaan senilai Rp10 juta, perak Rp5juta, dan perunggu Rp2,5juta. 

Akan tetapi, prestasi gemilang atlet-atlet difabel Indonesia bukan lantaran Indonesia berstatus tuan rumah ASEAN Paragames kali ini,tapi lebih pada keinginan mereka menunjukkan jati diri tak mau kalah dengan manusia normal dalam segi fisik. Mereka membuktikan kegigihan itu selama bertarung selama lima hari di Solo.Bahkan, di cabang olahraga (cabor) renang,atlet difabel Indonesia menorehkan tujuh rekor baru. 

Mereka terlihat energik di saat dihadang kekurangan fisik. Itu membuktikan mereka tak mau menyerah dengan ketangguhan atlet-atlet Thailand yang telah meraih juara umum sejak ASEAN Paragames II/2003,Hanoi, Vietnam.Terbukti,Indonesia hanya tertinggal 10 medali emas dari duta Negeri Gajah Putih tahun ini.Itu membuktikan kualitas atlet difabel Indonesia bisa bersaing saat mengikuti ASEAN Paragames VII/2013, Naypyidaw, Myanmar.

Anak Rentan Terinfeksi HIV/AIDS

Kasus HIV/AIDS di Jawa Barat relatif tinggi hingga menempati urutan ketiga setelah Jakarta dan Jawa Timur. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun rawan terinfeksi penyakit ini. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dari tahun 1989 sampai September 2011 jumlah kumulatif penderita AIDS dan HIV positif tercatat 3.925 kasus AIDS dan 2.354 kasus HIV.Dari data tersebut, sebanyak 934 kasus AIDS dan 614 kasus HIV adalah perempuan yang juga merupakan calon ibu. Adapun sisanya,2.982 kasus AIDS dan 1.528 kasus HIV dijangkit para lelaki. Dari 26 kabupaten dan kotamadya yang ada di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung menempati urutan pertama sebanyak 1.570 kasus AIDS dan 851 kasus HIV. Diikuti Kota Bekasi (581 kasus AIDS dan 154 kasus HIV),Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, hingga yang terakhir Kota Majalengka dan Kota Banjar. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dr Hj Alma Luchyati MKes MHKes  ”Faktor utama penyebabnya adalah penyalahgunaan obat terlarang dan hubungan seks bebas”. Karena itu, tidak ada cara lain selain bekerja sama dengan berbagai institusi dan sektor swasta guna melakukan intervensi untuk mengoptimal kan upaya pencegahan dan pengobatan pasien HIV/AIDS di Tanah Pasundan ini. Salah satunya dengan memperluas penyediaan akses layanan pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak (Prevention Mother To Child Transmission/ PMTCT). Program PMTCT ini hasil kolaborasi Dinkes Pemprov Jawa Barat dengan Frisian Flag Indonesia,Komisi Penanggulangan AIDSNasional (KPAN), Perkumpu lan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat  berkata “Program ini merupakan tindakan pencegahan seperti pemberian obat antiretroviral, persalinan seksio sesarea, asupan gizi yang tepat bagi anak, dan pemeriksaan kesehatan berkala bagi ibu dan anak”. Sementara itu, Dr Bagus Rahman Prabowo, perwakilan WHO Jawa Barat dan Konsultan Ahli Program PMTCT, mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penularan HIV/AIDS tercepat di Asia Tenggara. Sebanyak 26.400 orang mengidap AIDS dan lebih dari 66.600 orang telah terinfeksi HIV positif. Bagus menyebutkan, jumlah perempuan yang menderita HIV/AIDS mencapai 88.000, mereka berusia 15 tahun ke atas—berdasarkan data WHO. “Karena itu, perluasan program edukasi dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS dari ibu ke anak yang dilakukan secara berkesinambungan, sangat dibutuhkan sebagai salah satu solusi dalam menurunkan risiko penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak,” kata Bagus. Angka kejadian HIV/AIDS di kalangan perempuan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, yaitu 13% pada tahun 2011, 21% pada tahun 2007, dan mencapai 33% pada tahun 2010.Situasi ini menempatkan anak pada posisi rentan dengan HIV/AIDS dari orang tuanya dalam proses persalinan, menyusui, dan melalui media lain seperti transfusi darah. “Tanpa ada intervensi apa pun,sekitar 15%–30% ibu yang terinfeksi HIV menularkan infeksi HIV selama masa kehamilan dan pada saat proses persalinan,” tutur Dr Nirmala Kesumah MHA, Manajer dan Konselor Klinik Teratai RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung. Pemberian air susu ibu, lanjutNirmala, jugameningkatkan risiko penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak sekitar 10-15%. Dengan begitu,kemungkinan penularan 25%-45%, namun dengan intervensi PMTCT risiko penularan turun menjadi 2 %. Di Klinik Teratai,sejak 2007 telah dilakukan kegiatan active case finding,provider-initiated tesiting & counselling (PITC) dan screening kelompok rentan.