Prediksi Suhu Politik di Tahun 2012 Ini

Meskipun diwarnai dinamika politik tinggi, hampir tidak ada prestasi politik signifikan yang dicapai bangsa kita di tahun 2011. Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih terpenjara kebutuhan harmoni politik di antara partai-partai politik koalisi pendukung pemerintah.  Di sisi lain,prestasi DPR pun tidak lebih baik dibandingkan 2010. Bagaimana arah dan kecenderungan politik nasional pada 2012 ini? Perlu digaris bawahi bahwa dinamika politik nasional pada 2011 yang sangat mungkin berlanjut pada 2012, dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, pola relasi politik yang berkembang di antara dua cabang utama kekuasaan, yakni Presiden di satu pihak,dan DPR yang berisi para politisi partai politik di lain pihak.  Sekalipun masih banyak institusi dan lembaga negara lainnya yang turut menentukan dinamika politik Tanah Air, sulit dibantah bahwa berbagai isu politik dan kebijakan strategis akhirnya berujung pada cara Presiden dan parpol di DPR merespons dan mengelolanya. Kedua, pola relasi Presiden dan DPR sendiri ditentukan oleh dinamika internal Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah yang beranggotakan enam parpol, Partai Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB.  Apabila muncul riak-riak konflik atau perpecahan dalam Setgab Koalisi, kemungkinan besar hal itu berimbas pola relasi antara Presiden dan DPR.Persoalannya, Golkar dan PKS yang menjadi “duri dalam daging” Setgab Koalisi sewaktu-waktu bisa menarik dukungan PDI Perjuangan, Gerindra,dan Hanura menghadapi Presiden SBY dan Partai Demokrat beserta parpol- parpol yang relatif loyal dalam Setgab,yakni PAN,PPP, dan PKB. Ø   Dua Isu Besar  Paling kurang ada tiga isu politik besar yang diduga mempertinggi memanasnya suhu politik 2012 mendatang yang berpengaruh pada dinamika politik nasional.Pertama, tarikmenarik kepentingan parpol terkait isu-isu krusial yang belum disepakati dalam revisi UU Pemilu yang dijadwalkan akan diselesaikan pada Maret atau April 2012. Hingga saat ini DPR gagal menyepakati empat isu krusial materi UU Pemilu, yakni : (1) besaran persentase ambang batas parlemen (parliamentary threshold). (2) alokasi kursi per daerah pemilihan. (3) sistem pemilu. (4) cara atau teknik penghitungan suara. Terkait ambang batas parlemen misalnya,sikap parpol dalam Setgab Koalisi terpolarisasi ke dalam beberapa kelompok. Golkar mengusulkan 5%, tiga parpol kecil,PAN,PPP,dan PKB menghendaki tidak ada perubahan (tetap 2,5% seperti Pemilu 2009), Demokrat usul 4%, sementara PKS antara 3- 4%. Bagi parpol kecil, ambang batas parlemen adalah soal hidup- mati sebagai parpol pasca- Pemilu 2014, sehingga tidak ada toleransi jika kenaikan ambang batas melampaui angka 3%. Kedua, tarik-menarik kepentingan parpol terkait penyelesaian skandal Bank Century yang menyedot dana talangan Rp6,7 triliun rupiah. Meski secara politik DPR telah “mempermalukan” pemerintah SBY melalui keputusan rapat paripurna hak angket Century pada awal 2010, beberapa parpol seperti Golkar, PKS,PDIP,dan Hanura masih mempersoalkan tidak adanya itikad baik pemerintah menyelesaikannya secara tuntas. Sebagai kebijakan yang dinilai DPR bermasalah secara hukum, parpol-parpol tersebut masih menuntut kejelasan aliran dana Century.  Meski tidak ada yang baru dari hasil audit forensik atas skandal Century yang diserahkan BPK kepada DPR, namun perpanjangan tiga bulan masa kerja Tim Pengawas Century tentu memungkinkan parpol-parpol yang kecewa menghimpun amunisi politik baru, yakni mencoba menggulirkan penggunaan hak menyatakan pendapat.  Secara matematis memang tidak mudah mewujudkan usulan hak menyatakan pendapat sebagai hak DPR mengingat prasyarat persetujuan atas penggunaan hak tersebut adalah dua pertiga dari anggota DPR yang hadir. Namun jika kepentingan parpol kecil yang selama ini loyal kepada SBY tidak direspons oleh Partai Demokrat dalam soal ambang batas parlemen, hak menyatakan pendapat akan menjadi kartu truf PAN, PPP, dan PKB untuk tawar- menawar dengan pemerintah SBY.  Ø   Tantangan Setgab Koalisi  Setgab Koalisi semula dibentuk untuk memudahkan kompromi politik di antara enam parpol pendukung pemerintah, sehingga diharapkan memuluskan pengambilan keputusan di DPR.Namun sejauh ini, sejumlah rapat internal Setgab gagal menyepakati isuisu krusial RUU Pemilu.Dalam soal calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pun suara parpol yang tergabung dalam Setgab bahkan terpecah belah, terutama antara Partai Demokrat dan Partai Golkar yang mengajukan paket berbeda.  Jika paket Pimpinan KPK (Abraham Samad dkk) saat ini benar-benar lebih merupakan pilihan Golkar yang didukung PDIP,tidak mustahil kasus Century bakal menjadi prioritas, sehingga kemudian berujung pada munculnya konflik baru di internal Setgab Koalisi. Riak-riak konflik internal Setgab Koalisi ini tampaknya akan terus berlanjut pada 2012 ini, ketika dalam waktu dekat DPR harus memutuskan sikap politiknya atas empat isu krusial RUU Pemilu. Selain soal ambang batas parlemen, potensi konflik Setgab bisa muncul dari masalah sistem pemilu, apakah proporsional terbuka seperti Pemilu 2009 atau proporsional tertutup sebagaimana diusulkan PKS dan PKB yang saat ini mendapat dukungan PDIP dari luar koalisi. Partai Golkar belakangan mewacanakan sistem campuran dengan skema 70% caleg dipilih melalui daftar terbuka sedangkan 30% ditentukan oleh pimpinan parpol melalui daftar tertutup.  Namun demikian,meski potensi konflik internal Setgab yang berujung pada ketegangan relasi Presiden dan DPR cukup tinggi,seperti biasanya,pada dasarnya tidak adalah masalah politik yang tidak bisa diselesaikan. Karena itu,meningginya suhu politik pada 2012 hampir pasti akan diikuti pula oleh mengentalnya transaksitransaksi politik, baik yang bersifat internal Setgab maupun antara Presiden dan parpol di DPR.  Itu artinya, di tahun 2012, kita sebagai masyarakat harus siap-siap mengurut dada kembali atau merajut harapan baru kembali yang tak kunjung bisa digapai karena para elite dan politisi parpol hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri.